SUMENEP, updatejatim.net – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, secara resmi menggelar Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, yang dikemas dalam prosesi penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Acara tersebut bertempat di halaman kantor Disdik, tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara terbuka menyatakan dukungan terhadap sistem SPMB berbasis digital yang bebas intervensi dan diskriminasi.
“Kami tidak bisa membangun sistem pendidikan yang jujur jika berjalan sendiri. Dukungan lintas sektor inilah yang menjadi kunci kepercayaan publik,” ujar Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra. Senin 14 Juli 2025
Dalam kesempatan tersebut, sambung dia, perwakilan masing-masing OPD berkomitmen konkret, yaitu Disdukcapil menjamin validitas data domisili siswa melalui integrasi langsung dengan sistem SPMB.
“Kominfo bertanggung jawab menjaga stabilitas server dan keamanan situs pendaftaran. Sedang Dinsos-PPPA hadir memastikan hak anak dari kelompok rentan dan perempuan tetap terakomodasi,” ucapnya.
Ia menyampaikan, seluruh proses dilakukan secara daring melalui laman resmi spmb.sumenepkab.co.id. Kepala sekolah diwajibkan memantau dan melaporkan proses seleksi secara real time ke dalam sistem digital tersebut.
Dalam penandatanganan Pakta Integritas, lebih dari 70 kepala SD dan SMP negeri menorehkan tanda tangan mereka di atas lembaran berlogo burung garuda, sebagai simbol keberanian menolak praktik-praktik lama seperti pungutan liar, titipan, hingga manipulasi nilai zonasi.
“Kami ingin memulai musim ajaran baru dengan iklim yang bersih. SPMB ini bukan sekadar soal teknis pendaftaran, tapi tentang kepercayaan yang harus terus kami bangun,” tuturnya.
Disdik Sumenep juga akan membuka kanal aduan masyarakat berbasis elektronik dan hotline WhatsApp, yang terhubung langsung ke Tim Pemantau Independen yang melibatkan unsur LSM pendidikan dan tokoh masyarakat.
Inisiatif ini menjadi langkah pionir di wilayah Madura dan berpotensi menjadi model nasional untuk reformasi sistem penerimaan siswa baru yang adil, transparan, dan berbasis data.(DieBM)
