SUMENEP, updatejatim.net — Amarah masyarakat kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur atas rencana survei seismik 3D di perairan mereka bukan lagi sekadar suara sumbang.
Gerakan Advokasi Rakyat dan Intelektual Sosial Kangean (GARIS-K) menyuarakan penolakan keras, menyebut proyek itu sebagai bentuk eksploitasi brutal atas nama pembangunan, yang mengorbankan ekosistem dan kehidupan rakyat kecil.
Ketua GARIS-K, Agus Salim, menyebut rencana survei oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) dan SKK Migas sebagai warisan mental kolonial yang terus hidup sumber daya dikuras, masyarakat disisihkan.
“Kami menolak dengan tegas survei seismik 3D di laut kami. Ini bukan sekadar proyek, ini bentuk kekerasan struktural. Jangan bungkus kepentingan modal dengan dalih nasionalisme,” ujarnya. Senin 16 Juni 2025
Ia menganggap, diamnya Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warganya sendiri. Agus menyebut Pemkab hanya mengingat Kangean saat berbicara tentang potensi ekonomi, namun abai terhadap realitas ketimpangan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan.
“Pemkab Sumenep tidak bisa terus bermain aman. Ini bukan ruang abu-abu. Jika Anda tidak berpihak pada rakyat, maka Anda berpihak pada pemodal,” jelasnya.
GARIS-K juga mengecam Camat Arjasa yang hingga kini belum menunjukkan posisi berpihak kepada masyarakat. Dalam situasi genting seperti ini, ketidakjelasan sikap dianggap sebagai bentuk keberpihakan terselubung terhadap korporasi.
“Kalau pemerintah terdekat pun bungkam, lalu kepada siapa rakyat akan bersandar? Camat bukan juru bicara perusahaan. Berdirilah bersama rakyat, atau tinggalkan jabatan Anda,” tegasnya.
Pihaknya menyerukan kepada PT KEI dan SKK Migas untuk menghentikan seluruh rencana survei dan tidak memaksakan agenda yang jelas-jelas ditolak.
“Jangan paksakan wilayah kami jadi laboratorium eksplorasi. Ini tanah hidup kami, bukan lahan uji coba. Kalau rakyat berkata ‘tidak’, maka jawabannya tetap ‘tidak’. Hentikan proyek ini sekarang juga,” tuturnya.
Penolakan ini, lanjut dia, bukan karena ketidaktahuan atau hasutan, tetapi karena kesadaran rakyat akan hak mereka atas lingkungan yang sehat dan kehidupan yang bermartabat.
Hingga berita ini diturunkan, tak satu pun pejabat dari Pemkab Sumenep maupun pihak PT KEI dan SKK Migas memberikan tanggapan terbuka atas seruan rakyat Kangean.(DieBM)
