SUMENEP, updatejatim.net – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tengah menggenjot penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Namun, kali ini bukan sekadar rutinitas teknokratik. Ada semangat baru yang coba ditanamkan menjadikan RPJMD sebagai cermin aspirasi warga dan arah pembangunan yang inklusif dari daratan hingga kepulauan.
Dokumen strategis ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025, menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Di balik tenggat yang ketat, Bappeda Sumenep sebagai motor penyusunan menghadapi tantangan kompleks menyatukan visi kepala daerah terpilih, menjaring aspirasi publik, dan memastikan sinkronisasi dengan agenda pembangunan provinsi dan nasional.
“Kami sadar, tantangan hari ini berbeda. RPJMD ini harus mencerminkan semangat baru: responsif terhadap perubahan, adil terhadap wilayah, dan terukur dalam pelaksanaan,” kata Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto. Selasa 17 Juni 2025
Ia mengatakan, salah satu inovasi penting adalah pelibatan multipihak sejak tahap awal. Musrenbang RPJMD yang digelar awal Mei lalu bukan hanya seremoni, tapi panggung dialog substansial.
“Tokoh masyarakat kepulauan menyuarakan kekhawatiran tentang keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan. Sementara akademisi dari Universitas Wiraraja menyoroti urgensi ketahanan pangan dan transformasi digital desa,” ujarnya.
Tak berhenti di forum resmi, pihaknya menyampaikan tim penyusun RPJMD juga melakukan penjaringan langsung melalui kunjungan lapangan ke sejumlah desa dan pulau. Di Pulau Raas, tim mendapati kebutuhan dasar seperti dermaga layak dan pasokan listrik masih menjadi keluhan utama warga.
“Ini bukan hanya soal target angka. Ini soal mendengarkan. Kalau kita menyusun dari balik meja kantor saja, maka RPJMD hanya akan menjadi dokumen indah tanpa makna,” kata Arif.
Pemerintah pusat, lanjut dia, melalui RPJMN 2025–2029 mendorong transformasi ekonomi hijau, penguatan SDM, dan pemerataan pembangunan. Hal ini mesti diterjemahkan ke dalam konteks lokal yang khas mulai dari pola permukiman pulau, sektor perikanan tradisional, hingga budaya lokal yang hidup berdampingan dengan modernisasi.
“Kami tak ingin hanya copy-paste. Nilai lokal harus diolah jadi keunggulan strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan nasional,” tuturnya.
Ia menegaskan, Bappeda Sumenep intens berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jatim dan kementerian teknis guna memastikan bahwa program prioritas daerah tidak bertabrakan dengan kerangka nasional tetapi justru saling menguatkan.
“Salah satu aspek visioner dalam draf awal RPJMD adalah pendekatan berbasis keadilan wilayah. Artinya, distribusi program dan anggaran tidak lagi terpusat di wilayah daratan seperti kota Sumenep dan sekitarnya, tetapi didesain menyasar kebutuhan spesifik di kawasan kepulauan,” tegasnya.
Ia menyampaikan, sektor kelautan, pariwisata berbasis desa, pendidikan inklusif, serta layanan kesehatan primer menjadi empat sektor yang digadang sebagai pilar pembangunan.
“RPJMD ini akan mengubah cara kita melihat pembangunan. Bukan hanya siapa yang tumbuh lebih cepat, tapi siapa yang sebelumnya tertinggal dan kini disertakan,” tukasnya.(DieBM)
