SURABAYA, updatejatim.net – Program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat sorotan tajam. Anggota DPRD Jatim Fraksi PKB, Nur Faizin, menilai program tersebut tidak berjalan maksimal, khususnya saat dilaksanakan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep.
Menurut legislator asal Sumenep itu, meski secara konsep program ini baik, namun pelaksanaannya di lapangan dinilai belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat kepulauan.
“Program ini sebenarnya bagus. Tapi Gubernur Jatim tidak menyiapkan kajian lapangan secara menyeluruh sebelum diterapkan,” tegas Nur Faizin, Senin 07 Juli 2025.
Kritik tersebut disampaikan setelah ia meninjau langsung pelaksanaan PKB yang menyasar Pulau Sapudi. Di lokasi itu, ia menemukan berbagai kendala teknis yang menghambat jalannya pelayanan medis.
Salah satunya, pemadaman listrik bergilir akibat kerusakan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
“Pelayanan operasi mata dan rontgen sempat tertunda karena genset di Puskesmas tidak bekerja optimal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap kekurangan alat kesehatan yang dibawa tim medis Pemprov Jatim. Beberapa peralatan penting bahkan harus dikirim dari daratan Sumenep menggunakan kapal.
“Ada pasien yang sudah discreening dan harus dibedah biopsi, tetapi tindakan ditunda karena tim tidak membawa formalin. Ini sangat tidak ideal,” ujar Faizin.
Ia menilai, pelaksanaan PKB belum memperhitungkan tantangan geografis dan teknis di kepulauan. Menurutnya, wilayah seperti Sapudi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan dokter spesialis yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Contoh sederhana, banyak ibu hamil yang ingin memeriksakan kandungan. Tapi tidak ada dokter obgyn yang diturunkan. Ini menunjukkan ketidaksiapan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti minimnya dukungan anggaran dari Pemprov Jatim kepada Puskesmas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Bahkan, dua Puskesmas di lokasi kegiatan terpaksa menggunakan anggaran internal untuk menutupi kekurangan fasilitas dan logistik.
“Setiap tahun, Puskesmas harus menambal kekurangan anggaran kegiatan ini. Harusnya program dari provinsi ini meringankan beban daerah, bukan malah membebani,” kritiknya.
Politisi PKB ini mendesak Gubernur Jatim dan jajarannya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kesehatan tersebut, terutama jika menyasar daerah kepulauan. Ia menilai pendekatan selama ini masih berorientasi pada kegiatan seremonial dan belum menyentuh substansi kebutuhan warga.
“Kepulauan memiliki permasalahan kompleks. Harus ada kajian strategis yang mendalam dan pelayanan yang benar-benar terasa manfaatnya, bukan hanya formalitas,” pungkasnya.
