SUMENEP, Updatejatim.id – Rentetan kasus pencurian yang meresahkan warga Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPRD setempat, Darul Hasyim Fath.
Diketahui, sebelumnya Kepolisian Sektor (Polsek) Masalembu bekerja sangat ekstra untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat tersebut, bahkan beberapa kali telah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku pencurian.
Namun, langkah Polsek Masalembu itu mendapatkan respon negatif oleh beberapa pihak lewat pemberitaan yang terkesan mengarah pada framing. Sehingga menggeser problem substantif ke panggung popularitas yang syarat kepentingan.
Namun, Darul meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi dengan membangun opini sebelum proses hukum berjalan. Menurutnya, penanganan perkara harus dipercayakan kepada kepolisian agar setiap informasi, keterangan, dan bukti dapat diperiksa secara objektif.
“Semua pihak harus menahan diri dan memberikan waktu kepada polisi untuk bekerja. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru melebar dan mengganggu ketertiban masyarakat,” tegas Politisi PDIP itu, Senin, 17 Agustus 2026.
Ia menilai langkah Polsek Masalembu dalam merespons keresahan warga perlu didukung, namun tetap harus dikawal dengan tuntutan agar aparat bekerja profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum.
Darul juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, terutama di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial.
“Informasi terkait sebuah peristiwa sebaiknya disampaikan melalui jalur yang tepat, bukan dengan tindakan sendiri yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, memberi ruang kepada polisi bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, proses hukum harus berjalan serius dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Yang kita jaga bukan hanya penyelesaian satu persoalan, tetapi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Berikan kesempatan kepada aparat untuk bekerja. Keadilan tidak boleh dibangun dari tindakan yang justru merusak ketertiban,” pungkasnya.
