SUMENEP, updatejatim.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep memperketat pengawasan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp49 miliar. Fokus utama diarahkan pada proyek infrastruktur agar tidak sekadar terserap anggaran, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa pengawasan kali ini dilakukan lebih agresif dan menyeluruh, mencakup seluruh tahapan—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Pengawasan kami perketat agar setiap proyek berjalan sesuai rencana, spesifikasi, dan bisa diuji secara detail di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, besarnya nilai DAK menjadi alasan utama DPRD tidak ingin kecolongan. Pengawasan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan berbasis verifikasi faktual melalui kunjungan kerja dan inspeksi mendadak (sidak).
“Kami akan lebih sering turun langsung, termasuk melakukan sidak, apalagi jika ada laporan masyarakat. Semua proyek harus transparan dan terukur progresnya,” imbuh politisi PKB tersebut.
Muhri menekankan, potensi penyimpangan justru kerap muncul sejak tahap awal perencanaan. Karena itu, DPRD memastikan fungsi kontrol sudah berjalan sejak hulu, guna menutup celah persoalan di tahap pelaksanaan.
“Pengawasan tidak boleh menunggu proyek bermasalah. Harus dimulai sejak perencanaan agar tidak ada celah penyimpangan di belakang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis agar tidak terjebak pada orientasi serapan anggaran semata. Kualitas hasil pembangunan, kata dia, harus menjadi prioritas utama.
“Jangan hanya kejar penyerapan. Output-nya harus jelas, manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Dengan pengawasan berlapis ini, DPRD Sumenep berharap setiap rupiah DAK 2026 benar-benar menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, akuntabel, dan tepat sasaran—bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas.
